Jasa Laporan Pajak Borongan & freelance pajak

Kunjungi web Resmi Kami: www.dipajaki.com www.freelancepajak.com www.tenagalepas.club

jasa perpajakan Perusahaan & Orang Pribadi

Wednesday, 21 August 2019 | komentar

Saya Seorang freelancer Specialis Pajak Perusahaan maupun Orang Pribadi menawarkan Jasa laporan Pajak Meliputi :

1. SPT Tahunan

2. PPh 21

3. PPh 25

4. PPh 29

5. PPh 23

6. PPh 4 ayat 2

7. laporan Laba Rugi & Neraca

dan PPh lainnya.

8. PKP Efaktur

9. Efin perorangan maupun perusahaan

10. SKB (surat keterangan Bebas)

Atas pekerjaan tersebut fee mulai dari 500rb sesuai tingkat kerumitan dan kewajiban perpajakan anda.

apabila anda berat membayar karyawan untuk urus pajak bulanan dan tahunan dimana minimum gaji mereka di atas UMR maka anda dapat memilih Saya untuk membantu anda. untuk fee fleksibel sesuai kemampuan perusahaan anda. karena pentingnya kerjasama yang berkesinambungan supaya sama-sama jalan serta tidak memberatkan itu tujuan saya.

bukti pengalaman Saya menangani perpajakan clent ditahun 2014 sudah lebih dari 60 Perusahaan dari jakarta, banten, bandung, jawa timur. bahkan perusahaan PMA dan dapat dibuktikan dengan laporan Pajak maupun SPT Tahunan.

pengalaman Saya menangani pajak client mereka banyak mengeluhkan tentang denda pajak karena telat bayar maupun lapor dikarenakan kurang pahamnya pemilik perusahaan yang pada akhirnya denda yang harus di bayar jauh lebih mahal..

selain memberikan jasa tersebut Saya juga akan membantu tax planning usaha anda, contoh anda akan saya bantu urus SKB (surat keterangan bebas) apabila omset kurang dari 4,8M setahun, supaya tidak dipotong PPh 23 sebesar 2% karena kewajiban pajak anda hanya 1 % per omset.

saat ini PPN wajib efaktur, dengan hanya menambah 500 ribu efaktur anda akan saya bantu sampai penerbitan faktur pajak keluaran.

pada intinya apapun keluhan pajak anda saya bantu.

be smart and pay your taxes on time

Salam sukses

Joewari Patolah

Phone or WA : 085215552010

Website Kami :
freelancepajak.com
dipajaki.com

Kantor pajak KPP Pratama Pondok Aren, KPP Pratama Serpong, KPP Pratama Kebayoran baru, KPP Pratama Cilandak, KPP Pratama kebayoran lama ciledug.





Jasa urus SKB surat keterangan bebas Pajak PPh

Wednesday, 30 January 2019 | komentar

 Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak UMKM terkait PP 23/2018 adalah surat keterangan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan supaya tidak dipotong pajak penghasilan oleh lawan transaksi karena memenuhi kriteria tertentu. misalkan jual jasa dipotong 2% oleh client, maka dengan adanya SKB ini client tidak diperbolehkan memotong. adapun kewajiban perpajakannya sendiri sebesar 0,5% Final.

Syarat pengajuan SKB :
1. lapor SPT Tahunan 2018
2. omset dalam satu tahun tidak lebih dari 4,8 Milyar
3. Surat Permohonan

Terlampir contoh SKB yang sudah kami kerjakan. untuk lebih dalam perihal SKB silahkan hubungi Kami




Download surat permohonan SKB surat keterangan bebas PP23 2018 2019 word doc

Sunday, 27 January 2019 | komentar (1)


Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto
tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
dalam jangka waktu tertentu.
Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar O,5 % (nol koma lima
persen).


Download surat permohonan SKB surat keterangan bebas PP23 2018 2019 word doc:
https://drive.google.com/open?id=1DZ7zzQrYn25bpRGocypYxvS2cr1Xn8nH

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu 0.5%

Sunday, 1 July 2018 | komentar


Presiden Joko Widodo pada Jumat (22/6/2018) lalu telah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu. Aturan itu diperkenalkan sebagai revisi PPh final untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dari yang tarifnya 1 persen jadi 0,5 persen. Tarif PPh final 1 persen sebelumnya tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Berdasarkan salinan PP 23/2018 yang diterima Kompas.com, tertera beberapa poin penting dari aturan ini yang berlaku sebagai ketentuan utama. Poin tersebut adalah pihak yang dikenakan peraturan ini adalah WP Orang Pribadi dan Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Baca juga: Presiden Jokowi Umumkan Revisi Pajak UMKM 0,5 Persen Kriteria WP yang dikenakan PP 23/2018 ini adalah mereka dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun. PP ini juga mengatur ketentuan tarif PPh final 0,5 persen memiliki jangka waktu pengenaan, yakni 7 tahun bagi WP Orang Pribadi; 4 tahun bagi WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, dan firma; serta 3 tahun untuk perseroan terbatas. Adapun hitungan omzet yang jadi acuan dikenakan tarif PPh final 0,5 persen adalah omzet per bulan. Jika dalam perjalanannya omzet WP melebihi Rp 4,8 miliar, maka tarif yang sama 0,5 persen tetap dikenakan sampai dengan akhir tahun pajak WP tersebut selesai. PP 23/2018 ditetapkan pada 8 Juni 2018 lalu dan dinyatakan berlaku mulai 1 Juli 2018. Berlakunya PP 23/2018 sekaligus mencabut seluruh ketentuan dari aturan yang lama, PP 46/2013. Prioritas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan prioritas PP 23/2018 adalah untuk mengembangkan dunia usaha sekaligus mempermudah WP menunaikan kewajiban perpajakannya. Penurunan tarif dari 1 persen menjadi 0,5 persen diyakini mengurangi beban pajak sehingga pelaku usaha bisa meningkatkan kemampuan ekonomi mereka untuk mengembangkan usahanya masing-masing. "Tarif yang rendah juga diharapkan dapat membuat masyarakat semakin terdorong terjun ke dunia usaha. Selain itu, tarif rendah juga bisa mendorong kepatuhan perpajakan meningkat sehingga basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak semakin kuat," kata Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati, dua hari lalu. Penguatan basis data perpajakan semakin dikejar sejalan dengan persiapan keikutsertaan Indonesia dalam program pertukaran data internasional untuk kepentingan perpajakan, atau dikenal dengan Automatic Exchange of Information (AEoI). Indonesia akan melaksanakan AEoI pada September 2018. Setelah basis data perpajakan kuat dan sistem IT Direktorat Jenderal Pajak makin baik, kerja petugas pajak ke depan akan lebih efektif. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyebut, pihaknya akan lebih mudah memetakan mana WP patuh dan yang tidak sehingga akan ada perbedaan perlakuan sesuai dengan tingkat kepatuhan masing-masing WP.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Melihat Detil Aturan Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/26/090800326/melihat-detil-aturan-tarif-pph-final-umkm-0-5-persen
Penulis : Andri Donnal Putera
Editor : Erlangga Djumena

Pemutihan Pajak dengan TAX AMNESTY

Saturday, 29 October 2016 | komentar

Akibat atau Sanksi yang diterima jika tidak melaporkan spt masa/tahunan tepat waktunya dan/atau terlambat menyetorkan kekurangan pembayaran pajak :
UU KUP Pasal 7 ayat 1 :
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
Tidak atau terlambat melaporkan :
  1. SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,-
  2. SPT Masa Selain PPN (PPh 21,22,23,25,15 dan 4 ayat 2) akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000,-
  3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan denda  Rp 100.000,-
  4. SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda Rp 1.000.000,-
Akibat atau sanksi yang diterima jika tidak atau terlambat penyetoran pajak adalah sanksi berupa bunga 2% perbulan.
UU KUP Pasal 9 ayat 2a
Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Mari kita gunakan Hak untuk mengikuti Tax Amnesty karena sanksi telat lapor dan telat setor tersebut dari tahun 2015 kebelakang akan di hapuskan, juga apabila kita merasa ada hutang Pajak yang belum keluar STP/SKP maka akan secara otomatis dihapuskan, tax amnesty ini jelas menguntungkan Wajib Pajak perorangan maupun badan dari segi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Keuntungan lainnya adalah adanya jaminan bahwa Dirjen Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan hingga penyidikan pajak. dengan cara mengungkap harta yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan. Tentunya hal ini dilakukan dengan memperhitungkan utang yang berkaitan dengan harta yang belum dilaporkan tersebut.

Salam Sukses selalu

Joewari Patolah
0852 1555 2010
www.tenagalepas.club 
www.freelancepajak.com 
www.dipajaki.com

Bintaro, serpong, BSD, Pamulang, Ciputat, Tangerang, Ciledug, Tanah Kusir, Kebayoran, Blok M, Cilandak, Fatmawati, Panglima Polim, Cipete,Lebak Bulus, Rempoa, Pasar Minggu, Depok, Mampang, Senopati, CBD, Sudirman, Tanah ABang.

Jasa Lapor Tax Amnesti dan SPT Tahunan

Wednesday, 24 August 2016 | komentar


Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan.

Jasa yang Saya tawarkan adalah membuat SPT Tahunan 2015 apabila belum buat karena syarat utama adalah itu (apabila sudah ada maka biaya jasa dapat disesuaikan). serta perhitungan Tax Amnesty itu sendiri.

foto profil ini adalah bukti TA yang saya kerjakan dan sudah di setujui menteri keuangan. Atas Jasa tersebut fee terhadap Saya disesuaikan dengan tingkat kerumitan data dan laporan mulai dari 1 jt sampai 7 jt.

selain TA saya juga bisa menjadi tenaga freelancer di perusahaan anda dengan jobdes PPh 21, pph 25, PPn, SPT Tahunan dan perpajakan lainnya. 


Pengalaman Client Saya ada di, Kebayoran, Ciledug, Pal Merah, Cilandak, Depok, Serpong, Bintaro, Kebayoran Baru, Pesanggrahan, Cipulir, Blok M, Kuningan, Tanah Abang, Cikupa, Tangerang, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Pondok Indah, senayan, Pamulang,

Salam Sukses
Joewari Patolah

Phone: 0852 1555 2010

Manfaatkan Tax Amnesty atau tunggu hari pembalasan hehehe

Saturday, 20 August 2016 | komentar




Beruntung Sekali apabila mau ikut Tax Amnesti dan ternyata belum lapor SPT Tahunan 2015, apalagi tahun 2015 kebelakang mempunyai hutang pajak karena Pengampunan Pajak diberikan kepada seluruh Pajak yang timbul atas pengungkapan harta yang diajukan pengampunan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). asik nga tuh hahahayyy.......

yang menariknya Asal usul dana/ aset tersebut tidak akan dipermasalahkan dalam Pengampunan
Pajak. Data dan informasi yang bersumber dari Permohonan Pengampunan
Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau
penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

yang berhak mendapatkan pengampunan pajak? Adakah
yang tidak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak?
Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak, kecuali Wajib
Pajak yang sedang:
• dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap
oleh Kejaksaan;
• dalam proses peradilan; atau
• menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Jika pada saat pengajuan permohonan, ternyata status Wajib Pajak adalah
NE/DE, maka petugas Subtim Penerimaan harus mengaktifkan kembali status
Wajib Pajak tersebut agar permohonan pengampunan dapat diterima. Proses
pengaktifan kembali harus dilakukan pada hari itu juga.

Surat Pernyataan Pengampunan Pajak tidak dapat ditolak. Dalam hal Surat
Pernyataan Wajib Pajak beserta dokumen lampirannya tidak lengkap, maka
Kantor Pelayanan Pajak mengembalikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak
dan lampiran beserta checklist kelengkapan secara langsung kepada Wajib
Pajak. Namun, begitu wajib pajak mendapatkan tanda terima kelengkapan, Wajib
Pajak cukup tinggal menunggu Surat Keterangan Pengampunan Pajak
diterbitkan.

Surat Keterangan wajib diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Pengampunan Pajak
beserta lampirannya. Jika jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja Surat Keterangan
Pengampunan Pajak belum diterbitkan maka Surat Pernyataan untuk
Pengampunan Pajak dianggap diterima.

• Harta yang berada di dalam negeri atau luar negeri dinvestasikan selama tiga
tahun atau Repatriasi:
􀂾 Bulan Juli hingga 30 September 2016, tarif 2%.
􀂾 Bulan Oktober hingga 31 desember 2016, tarif 3 %.
􀂾 1 Januari 2017 hingga 31 maret 2017, tarif 5%.
• Harta yang di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri atau deklarasi:
􀂾 Bulan Juli hingga 30 September 2016 , tarif 4%.
􀂾 Bulan Oktober hingga 31 Desember 2016, tarif 6%.
􀂾 1 Januari 2017 hingga 31 maret 2017, tarif 10 %.
• Wajib pajak UMKM:
􀂾 Mengungkapkan nilai harta dari Rp 4,8 milliar sampai dengan Rp 10 milliar
dalam surat pernyataan dikenai tarif 0,5%.
􀂾 Mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10 milliar dalam surat pernyataan,
untuk periode bulan pertama sampai dengan 31 maret 2017, dikenai tarif
2%.

Masih bingung dan butuh bantuan ??? Silahkan Hubungi Kami.
Salam Sukses
Joewari Patolah
mobile : 0852 1555 2010 (WA)
BB : 5A6757D5

website Kami yang lain: http://freelancepajak.com/ https://jasarestitusipajak.blogspot.co.id/ http://www.tenagalepas.club/

Jasa Pajak Bintaro, serpong, ciledug, bsd, tangerang, cikupa, cilandak, lebak bulus, pamulang, ciputat, kebayoran, blok m
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Jasa Laporan Pajak Borongan & freelance pajak - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger