Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Pengusaha, Pekerja Bebas, Bukan Karyawan.

 

LAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI NON KARYAWAN

• Pengusaha

Orang pribadi yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

• Pekerja Bebas

orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
Contoh: Dokter, Arsitek, Konsultan, Pengacara, olahragawan, Artis, Perantara dll

KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Self Assessment

• Daftar
  Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan
  subjektif.
• Hitung
  Menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak.
• Bayar
  Membayar Pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri ke Kas Negara (melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi), dan Pemotongan/ Pemungutan Pajak oleh pihak lain.
• Lapor
  Melaporkan seluruh kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan ( Masa dan Tahunan
  sesuai kondisi sebenarnya Self Assessment.

Daftar => Pendaftaran NPWP secara online dilakukan melalui laman ereg.pajak.go.id

Bayar => Menghitung Pajak Terutang Wajib Pajak UMKM Penghasilan.

Penghasilan Bruto (Omset) X Tarif PPh Final UMKM 0.5%

Contoh : Peredaran Bruto bulan Februari 2023 sebesar Rp 20.000.000, PPh Final Rp 20.000.000, x 0,5% Rp 100.000, Pembayaran maksimal dilakukan tanggal 15 Maret 2023.

Masa berlaku Tarif PPh Final UMKM Orang Pribadi Jangka Waktu 7 Tahun.

Jangka waktu dihitung sejak:

WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku (2018) => PP 23 tahun 2018
WP Baru   : Tahun Pajak terdaftar.

 

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Peredaran Bruto S/D Rp 500 Juta Tidak Dikenai Pajak PPh Final. UU HPP Klaster PPh Berlaku Mulai Tahun Pajak 2022.

 

PenghasilanTidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada WP OP dalam negeri sebelum menghitumh PPh terutang yang tidak bersifat final.

54jt / tahun untuk diri sendiri. + 4,5jt / Tahun untuk setiap anggota keluarga yang ditanggung sepenuhnya. + 4,5jt / Tahun untuk WP yang sudah menikah.

 

Tarif:

 

Bayar:

 Data yang harus disiapkan untuk melaporkan SPT Tahunan 1770 Orang Pribadi (Usahwan/Non Karyawan):

1. Daftar Peredaran Bruto Selama 1 Tahun Pajak. Lampiran Omset OP PMK 164 2023 excel => download
2. Bukti Pemotongan Pajak 1721-A1/A2 dari Pemberi Kerja atau Bukti Pemotongan PPh 21/22/23/26 yang lain yang dapat dikreditkan.
3. Daftar Penghasilan (lain-lain).
4. Daftar Harta dan Utang.
5. Daftar Tanggungan Keluarga (Kartu Keluarga).
6. Bukti Pembayaran Zakat/Sumbangan Lain.
7. Dokumen terkait lainnya.

Lapor:

> Masa ( Bulanan ) 

BAYAR = LAPOR

*Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

> Tahunan (SPT Tahunan)

Paling lambat akhir bulan ke 3 tahun berikutnya ( 31 Maret)

Butuh bantuan dalam menyusun dan mempersiapkan laporan SPT Tahunan, equalisasi, mapping dan laporan keuangannya hubungi team freelancepajak.com

salam sukses dan sehat selalu.

FP

Read more

download Lampiran PMK 164 Tahun 2023 SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM excel

   

    

 download Lampiran SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM berdasarkan PMK 164 tahun 2023 excel

Pelaku usaha UMKM dengan omzet maksimal Rp500 juta setahun tidak dikenakan pajak PPh Final 0,5% dari peredaran bruto. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), sebagai regulasi turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021.

UMKM yang memiliki pendapatan Rp 500 juta per tahun, tidak dikenakan pajak, dikenakan jika omset sudah melebihi, sebagai contoh omsetnya 750jt sehingga PPh Final yang di bayarkan adalah selisih dari 750jt - 500jt = 250jt dari 250jt omset yang tidak ditanggung tersebut yang dikenakan PPh Final sebesar 0,5% perhiyungannya 250jt x 0,5% = 1.250.000 berdasarkan bulan dimana omset tersebut sudah melebihi batasan yang di berikan.

DJP mengimbau untuk melaporkan usaha UMKM maupun jenis usaha WP OP lainnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan segera melaporkan SPT tahunannya sebelum tenggat berakhir 30 Maret 2023 untuk SPT Tahunan 2022. Dengan melampirkan peredaran bruto serta bukti pembayaran PPh tersebut.

Selain melampirkan rekap peredaran bruto, Aktifkan juga data pembayaran PPh final 0,5% omzet dengan mencentang PP-46/23. Klik kotak biru yang bertuliskan PP46/23. Lakukan proses perekaman pembayaran PPh final 0,5% omzet pada formulir 1770 Lampiran III.

untuk pelaporan SPT Tahunan 2023 Orang Pribadi yang menjalankan usaha wajib melampirkan Laporan Rincian Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Lampiran Ini Harus Diisi Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berkewajiban Melaporkan Rincian Peredaran Bruto. form excel dapat di download di sini:

download Lampiran PMK 164 Tahun 2023 SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM excel

 

Bagaimana jika statusnya seorang karyawan mempunyai usaha UMKM dan juga bekerja sebagai konsultan? Simak pemaparan selanjutnya di freelancepajak.com

Butuh jasa pelaporan silahkan hubungi Admin freelancepajak.com

Jasa konsultan Pajak Serpong, Jasa konsultan Pajak BSD, Jasa konsultan Pajak Bintaro, Jasa konsultan Pajak Karawaci, Jasa konsultan Pajak ciputat, Jasa konsultan Pajak Ciledug, Jasa konsultan Pajak Jakarta Selatan, Jasa konsultan Pajak Karang Tengah, Jasa konsultan Pajak seluruh Indonesia.

 

 

Read more

Download Excel Perhitungan PPh 21 Tahun 2024 TER PP Nomor 58 Tahun 2023

Kunjungi web Resmi Kami: www.freelancepajak.com 

 Tarif baru hitung PPh 21 belaku mulai 1 januari 2024 TER ( Tarif Efektif Rata-rata )

siapa yang mengunakan tarif baru PPh Pasal 21 TER ini?

Tarif Baru PPh Pasal 21 Berlaku Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menerima Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan, Termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pensiunannya. 

– PPh 21 Masa bulanan:

• tarif efektif bulanan ( Januari – November )
• tarif efektif harian

– PPh 21 Masa Akhir pajak Desember:

• tarif Progresif Pasal 17

 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diundangkan tanggal 27 Desember 2023. PP tersebut mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024.

Tujuan diterbitkannya PP tersebut untuk memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terutang. “Kemudahan tersebut tercermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang. Sebelumnya, untuk menentukan pajak terutang, pemberi kerja harus mengurangkan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan bruto. Hasilnya baru dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh. Dengan PP ini, penghitungan pajak terutang cukup dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti.

“Tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif. Penerapan tarif efektif bulanan bagi Pegawai Tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun diMasa Pajak Terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini. DJP sedang menyiapkan alat bantu yang akan membantu dalam memudahkan penghitungan PPh pasal 21, yang dapat diakses melalui DJPOnline mulai Bulan Januari 2024,” lanjut, Dwi. “Selanjutnya pemerintah akan mengatur ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini dalam proses penyusunan tahap akhir,” pungkas Dwi.

Ketentuan selengkapnya dapat dilihat di salinan PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang diundangkan tanggal 27 Desember 2023.

Sumber=> siaran Pers DJP Nomor SP- 45/2023

Untuk Download Excel Kertas Kerja Otomatis Perhitungan PPh 21 TER Tahun 2024  PP Nomor 58 Tahun 2023 Download => KERTAS KERJA PPH 21 (PP 58) PPh 21 2024.

 

sedangkan untuk peraturan pemerintah tentang PPh 21 TER PP Nomer 58 tahun 2023 tentang tarif persentase perhitungan TER download pada link dibawah ini:

Download Salinan PP Nomor 58 Tahun 2023 – Tarif Efektif PPh 21

 

DOWNLOAD PER 2 PJ 2024 Cara Buat Bukti Potong PPh 21 TER 2024 PP 58 Tahun 2023 PER-2/PJ/2024 Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26

kunjungi website resmi kami freelancepajak.com

contoh perhitungan:

PEGAWAI:

Tuan R pada bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan Rp10.000.000. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0).

penyelesaian:

Jan – Nov : 2% x Rp10.000.000 = Rp200.000 / bulan
Des : Rp2.715.000 – (11 x Rp200.000) = Rp515.000

keterangan= Tarif efektif 2%( Tabel A baris 9). untuk tabel dapat di download di halaman ini juga.

CONTOH BUKAN PEGAWAI:

Tuan A adalah seorang pengacara memperoleh imbalan dari PT. H untuk menangani kasus hukum di perusahaannya. Tuan A mendapatkan imbalan sebesar Rp400.000.000

Penyelesaiannya:
DPP (dasar pemotongan dan pengenaan) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A adalah sebesar 50% x Rp400.000.000 = Rp200.000.000
Penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh:

lapisan I = (5% x Rp60.000.000,00) = Rp. 3.000.000
Lapisan II = (15% x Rp140.000.000,00) = Rp. 21.000.000
total Pemotongan Pajak yang di lakukan PT. H adalah Rp24.000.000.

CONTOH PEGAWAI TIDAK TETAP:

PENGHASILAN TIDAK DIBAYAR BULANAN DENGAN JUMLAH ≤ Rp2.500.000,00 SEHARI:

Tuan B bekerja pada PT I. Pada bulan Juni 2024, Tuan B melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama, 10 (sepuluh) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan B menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp 4.500.000,00
sehingga jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp 4.500.000,00 : 10 = Rp 450.000,00.
Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif harian : 0% x Rp 450.0000,00 = Rp 0

PENGHASILAN TIDAK DIBAYAR BULANAN DENGAN JUMLAH > Rp2.500.000,00 SEHARI:

Tuan C bekerja pada PT J. Tuan C menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar Rp300.000,00 per unit TV.
Tuan C menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp3.000.000,00.
Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh : 5% x 50% x Rp3.000.000,00 = Rp75.000,00

demikian contoh perhitungan pajak yang berhasil di himpun dari berbagai sumber terpercaya dan semoga bermanfaat untuk pembelajaran.

kunjungi website resmi kami freelancepajak.com

Read more